Surat Perjanjian Hutang Piutang

6 min read

Surat Perjanjian Hutang Piutang

Secara umum memang merupakan alat transaksi yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa memperoleh uang. Kini banyak sekali orang yang rela kerja keras setiap hari demi mendapatkan uang, karena dengan uang berbagai kebutuhan duniawi bisa terpenuhi. Manusia yang tidak memiliki uang, hampir mustahil bisa hidup bahagia di dunia.

Tidak hanya dengan bekerja, uang juga bisa diperoleh dengan cara meminjam atau berhutang kepada orang lain. Kegiatan pinjam uang merupakan salah satu kegiatan yang sudah ada sejak jaman dulu dan biasanya meminjam uang dilakukan pada situasi yang mendesak. Secara hukum, meminjam uang memang diperbolehkan dan dalam kegiatan meminjam uang pasti ada perjanjian, tugas utama peminjam uang adalah berusaha mengembalikan uang tepat waktu.

Untuk peminjaman uang dalam skala kecil memang resikonya tidak terlalu besar, namun untuk skala besar perlu dipertimbangkan dengan matang. Pentingnya kegiatan hutang piutang, tentu mengharuskan penggunaan berbagai dokumen yang resmi dan dokumen yang biasanya dipakai disebut surat perjanjian hutang piutang. Dengan adanya dokumen resmi, maka pihak peminjam uang tidak khawatir mendapatkan penipuan.

Dalam kegiatan peminjaman uang atau meminjam uang ke salah satu pihak, adanya surat perjanjian hutang piutang sangatlah penting. Surat perjanjian nantinya akan menjadi acuan kedua belah pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mencegah adanya konflik saat transaksi peminjaman uang, maka kedua belah pihak harus memahami dulu isi dari surat perjanjian hutang piutang yang telah dibuat.

Definisi Surat Perjanjian Hutang Piutang

Definisi Surat Perjanjian Hutang Piutang

Suatu kegiatan hutang piutang seringkali memunculkan berbagai kejahatan kriminal, karena kegiatan yang berhubungan dengan uang sangatlah sensitif. Tindakan kriminal bisa dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, karena kegiatan hutang piutang peluang untuk menipu sangatlah besar. Untuk melakukan pencegahan berbagai tindak kriminal, maka dibuatlah surat perjanjian hutang piutang.

Utang piutang merupakan kegiatan yang melibatkan 2 pihak yang berbeda peran, satu sebagai peinjam dan satunya sebagai pemberi pinjaman. Utang Piutang biasanya menghasilkan kesepakatan waktu untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah disetujui kedua belah pihak. Kegiatan peminjaman uang biasanya dilakukan untuk menutup berbagai kekurangan dana atau uang yang dialami oleh pihak peminjam.

Setelah memahami mengenai utang piutang, maka langkah selanjutnya adalah memahami berbagai surat dalam kegiatan utang piutang. Surat perjanjian hutang atau SPH merupakan suatu dokumen resmi yang akan dijadikan acuan saat peminjaman uang berlangsung antara pihak pemilik dengan penerima pinjaman. SPH biasanya berisikan mengenai tata aturan dan berbagai kesepakatan dalam kegiatan peminjaman uang.

Pada dasarnya pembuatan SPH dilakukan sebagai upaya pencegahan berbagai konflik yang bisa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan utang piutang, sebaiknya kedua belah pihak membuat sebuah surat perjanjian resmi dan kedua pihak harus paham mengenai isi suratnya. SPH dihadirkan untuk memberikan rasa aman kepada pihak peminjam dan penerima pinjaman.

Pembuatan surat perjanjian menjadi sangatlah penting, apabila peminjaman uang yang akan dilakukan memiliki jumlah yang besar dan berisiko menghadirkan konflik yang panjang. Perselisihan hutang piutang tidak hanya muncul pada orang yang baru kenal, namun permasalahan bisa muncul antar anggota keluarga atau teman dekat. SPH bisa menjadi penengah dalam konflik hutang piutang.

Informasi yang Tercantum Dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang

Surat perjanjian hutang piutang yang berguna untuk menjadi penengah konflik dan acuan dalam kegiatan peminjaman uang, tentu harus mencantumkan berbagai informasi penting mengenai hutang piutang. Informasi yang disajikan dalam SPH haruslah menjadi suatu solusi jitu dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. SPH harus menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 1

Pasal 1 dalam SPH biasanya berisikan tentang perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak dan pada pasal 1 juga dijelaskan mengenai tujuan pemberian modal kerja. Tak hanya itu, pada pasal 1 juga biasanya disebutkan berapa nominal uang yang dipinjamkan. Pasal 1 juga biasanya berisikan keterangan waktu kapan uang tersebut dipinjamkan pihak pemilik uang ke pihak penerima uang.

Pasal 2

Pada pasal 2 biasanya dicantumkan keterangan mengenai lama waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak dan biasanya keterangan waktu dicantumkan dengan jelas, tanpa bertele-tele. Pada pasal 2 juga dicantumkan lama tenggang waktu yang disepakati, apabila pengembalian uang terlambat dan tenggang waktu harus dijelaskan dengan baik, supaya memiliki ketegasan yang jelas.

Pasal 3

Pasal 3 biasanya menjelaskan mengenai jaminan beserta konpensasi atas aset yang diserahkan peminjam ke pihak pemberi pinjaman dan besaran nilai konpensasi yang disepakati harus dijelaskan dengan rinci. Salah satu contohnya mengenai penentuan bunga perbulan atau pertahun yang biasanya dihitung dengan cara melihat presentase jumlah pinjaman secara keseluruhan.

Pasal 4

Pada pasal 4 SPH biasanya dicantumkan mengenai masa mulai berlakunya surat perjanjian, hal ini dilakukan agar mencegah adanya konflik dan masa awal pemberlakuan perjanjian harus dijelaskan dengan jelas. Tak hanya itu, pada pasal 4 juga biasanya dijelaskan mengenai masa berakhir perjanjian dan hal ini akan memberikan kejelasan atau kepastian kedua belah pihak.

Pasal 5

Pasal 5 menjadi pasal terakhir dalam penyusunan surat perjanjian hutang piutang. Pasal 5 harus berisikan berbagai solusi tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dan pada pasa 5 juga harus menghasilkan jalan keluar yang adil untuk kedua belah pihak. Semua tahapan informasi yang harus dicantumkan dalam SPH sifatnya penting, jadi harus betul-betul dipelajari dan dipahami.

Manfaat Surat Perjanjian Hutang Piutang

Manfaat Surat Perjanjian Hutang Piutang

Konfirmasi Data Kedua Pihak

Pembuatan surat perjanjian hutang piutang bisa membuat konfirmasi data yang jelas dari kedua belah pihak, karena dalam surat biasanya berisikan data diri lengkap kedua belah pihak. Data diri sangatlah resmi, karena diperoleh langsung dari kartu tanda penduduk atau KTP dan hal ini akan menghindarkan adanya keselahan dalam hal identitas.

Dengan mencantumkan data kedua belah pihak di surat, maka hal ini dapat menghindarkan adanya pihak yang menipu atau tidak bertanggung jawab. Dengan surat perjanjian yang jelas, maka pihak penerima tidak akan menolak atau mengelak saat dilakukannya penagihan. Kasus mengenai tolakan pembayaran hutang sangatlah banyak, hal ini muncul akibat tidak adanya surat acuan yang sifatnya penting.

Konfirmasi Besaran Hutang Dengan Waktu Transaksi

Dalam surat perjanjian hutang piutang tidak hanya data diri lengkap yang dicantumkan, namun didalamnya juga berisikan tentang jumlah pinjaman dan didalam surat juga biasanya dicantumkan waktu transaksi secara rinci. Tidak hanya transaksi yang jumlahnya besar, namun transaksi kecilpun sebaiknya dibuat surat perjanjiannya dan hal ini mengindarkan berbagai konflik atau permasalahan.

Waktu transaksi yang dicantumkan dalam SPH biasanya terdiri dari hari dan tanggal yang sudah disetujui atau disepakati kedua belah pihak. Hal ini akan menghindarkan pihak yang curang, agar tidak membuat duplikasi surat yang sama. Seringkali muncul kasus duplikasi yang sangat merugikan, salah satunya dengan mengubah nominal yang tercantum sebelumnya.

Hindarkan Konflik

Konflik atau perselisihan antara kedua pihak dalam kegiatan hutang piutang biasanya didasarkan dari perbedaan pendapat dan konflik tersebut seringkali berlanjut ke jalur hukum, karena tidak adanya salah satu pihak yang mau mengalah. Konflik dalam kegiatan hutang piutang sangatlah banyak, karena kegiatan ini sangatlah sensitif dan bisa membuat siapapun melakukan hal-hal yang diluar akal sehat.

Surat perjanjian hutang piutang bisa menjadi bukti yang resmi dan sah di mata hukum, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Dengan surat yang telah disepakati kedua belah pihak, maka berbagai permasalahan dalam hutang piutang bisa terselesaikan dengan cepat. Dengan adanya surat perjanjian, maka tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hindarkan Resiko Terburuk

Secara umum tindak kejahatan atau kriminal dalam kegiatan hutang piutang di Indonesia sudah sangat banyak dan pelaku kejahatan bisa berasal dari peminjam uang atau penerima uang. Orang yang meminjamkan uang, tentu ingin uangnya cepat kembali dan saat pengembalian macet, tentu ada berbagai tindakan kasar yang bisa diambil. Peminjam uang yang kabur juga seringkali terjadi, tentu hal ini sangat merugikan bagi pihak pemberi pinjaman.

Dengan membuat surat perjanjian hutang piutang, maka resiko yang disebutkan tadi bisa dihindarkan. Tak hanya itu, seringkali ada kasus peminjam uang yang meninggal dunia dan tidak bisa membayar hutangnya, dengan surat perjanjian hal ini bisa dihindari dengan baik. Apabila pihak keluarga almarhum tidak bersedia membayar hutangnya, maka otomatis jaminan yang diberikan akan menjadi milih pihak yang meminjamkan uang.

Tips Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang

Penentuan Judul

Langkah pertama dalam pembuatan surat perjanjian pembayaran hutang adalah membuat judul yang singkat dan jelas. Penentuan judul harus berkaitan dengan isi surat perjanjian secara keseluruhan dan judul juga harus mudah dipahami, supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan. Judul juga jangan dibuat bertele-tele, harus singkat dan fokus pada inti pembahasan.

Pembuatan judul sebaiknya menggunakan huruf kapital dan peletakannya di bangian tengah atas, hal ini dimaksudkan agar pembaca melihat surat dengan jelas. Judul dengan huruf kapital juga akan mudah terbaca, sehingga tidak akan membuang binggung.

Cantumkan Tanggal Surat

Mencantumkan keterangan singkat yang berkaitan dengan tanggal surat sangatlah penting untuk dilakukan, karena bisa berfungsi sebagai pengingat kedua pihak dalam kegiatan hutang piutangnya. Apabila ada pihak penerima uang tidak bisa membayar utang dengan tepat, tentu akan ada konsekuensi yang akan ditanggung dan hal ini harus tercantum dalam surat perjanjian.

Cantumkan Identitas

Untuk membuat surat perjanjian utang piutang yang berkualitas, jangan lupa mencantumkan identitas kedua belah pihak sesuai dengan kartu identitas penduduk atau KTP dan data yang dimasukan harus sama persis dengan KTP. Tidak hanya itu, dalam surat perjanjian juga harus dibuat rincian penjanjian dengan detail dan rincian perjanjian juga harus jelas, supaya tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Tanda Tangan
Tanda tangan berperan sebagai langkah terakhir dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang, tanda tangan sifatnya sangat penting. Penutup sebuah surat perjanjian biasanya dengan paragrah dan dibagian bawahnya biasanya ada tanda tangan pihak pemberi dan pihak penerima pinjaman. Tanda tangan bisa menjadi bukti persetujuan yang sah, apalagi dilengkapi dengan materai.

Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang

Surat Perjanjian Hutang Piutang

Pada hari ini tanggal 25 Juni 2020, Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki perjanjian hutang piutang sebagai berikut.

Nama : Akum Surakum

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor KTP : 333222777101

Alamat : Jalan Ciraos No 1, Cibinong Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dadang Terpandang Kondang

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Nomor KTP : 222333888202

Alamat : Jalan Cidahu No 2, Cibinong Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kegiatan hutang piutang. Maka surat perjanjian ini menjadi sebuah bukti yang sah. Kedua belah pihak juga sudah setuju dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. Pihak pertama memberikan pinjaman uang tunai kepada pihak kedua dengan nominal Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  2. Berdasarkan pinjaman yang telah disepakati, pihak kedua telah memberikan jaminan ke pihak pertama berupa BPKB mobil.
  3. Pihak kedua akan mengembalikan pinjaman dengan menggunakan uang dan pengembalian pinjaman tidak dikenakan bunga. Jangka waktu pengembalian 10 (sepuluh) bulan.
  4. Jika pihak kedua tidak bisa membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati, maka jaminan yang dimiliki pihak kedua akan menjadi milik pihak pertama sepenuhnya.

Surat perjanjian hutang piutang ini dibuat sebanyak dua rangkap dan masing-masing surat sudah ditandatangani kedua belah pihak disertai dengan materai 6000. Demikian surat perjanjian hutang piutang ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hindari Risiko Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang

Sejak dulu, praktek pembuatan surat perjanjian memang sudah ada dan seringkali menjadi ladang keuntungan bagi beberapa pihak. Kurangnya informasi membuat banyak masyarakat merasa binggung dengan cara membuat surat perjanjian hutang piutang dan hal ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk membuka jasa pembuatan surat perjanjian hutang piutang.

Secara umum pembuatan surat perjanjian hutang piutang bisa dilakukan tanpa menggunakan biaya dan proses pembuatan surat perjanjian terbilang sangat mudah. Dengan mengetahui cara pembuatan surat perjanjian hutang piutang, maka pihak pembuat surat akan terhindar dari pengeluaran uang dalam jumlah besar. Tarif jasa pembuat surat perjanjian memang bervariasi, tergantung individu yang membuka jasanya.

Proses pembuatan surat perjanjian hutang piutang juga terbilang sangat praktis dan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Menurut kitab undang-undang hukum perdata tahun 1867, pembuatan surat hutang piutang tidak perlu melibatkan notaris atau bisa dibuat dengan akta di bawah tangan. Aturan ini sangatlah menguntungkan pihak yang ingin membuat surat perjanjian.

Dengan berbagai keuntungan yang dihasilkan dari surat perjanjian hutang, maka pembuatan surat sangatlah dianjurkan dan pembuatan surat juga tidak pandang bulu, karena peminjaman skala kecil juga harusnya menggunakan surat perjanjian. Bagi peminjaman dalam skala besar, tentu sangat menguntungkan kedua belah pihak dan surat perjanjian hutang piutang sangatlah sah secara hukum, jadi janganlah ragu untuk membuat surat perjanjian hutang piutang.

Demikian ulasan lengkap mengenai surat perjanjian hutang piutang dan semoga semua bahasannya memberikan manfaat bagi para pembacanya.